Menag Sarankan Kebijakan Pembelajaran Perhatikan Empat Hal Ini
By Admin
nusakini.com, -- Menteri Agama Nasaruddin Umar menaruh perhatian besar terhadap proses pembelajaran anak Indonesia. Karenanya, ia menyarankan ada empat hal yang harus diperhatikan dalam setiap penyusunan kebijakan pembelajaran harus memperhatikan empat hal.
“Setiap program pembelajaran itu harus berpihak pada (kebutuhan) anak. Karenanya ada empat program yang harus jadi perhatian dalam menyusun kebijakan pembelajaran,” pesan Menag Nasaruddin Umar saat bertemu praktisi pendidikan Najeela Shihab di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Jenis program pertama, terkait kerukunan yang mencakup kajian tentang moderasi dan toleransi. Menurut Menag, kerukunan harus menjadi kerangka utama dalam upaya menciptakan harmoni di tengah masyarakat.
“Di dalam program kerukunan masuklah program tentang moderasi, kajian-kajian toleransi, dan sejenisnya. Jadi isinya mengenai moderasi dan toleransi, tapi cover-nya adalah kerukunan,” ujar Menag.
Kedua, terkait pendidikan berbasis kurikulum yang jelas. Menag menekankan pentingnya membangun kurikulum berdasarkan visi dan misi yang jelas.
“Sesuatu yang punya isi, sesuatu yang punya misi harus diwujudkan. Lahirlah nanti disebut kurikulum. Tidak mungkin kita bisa melahirkan kurikulum tanpa mengetahui ontologinya apa,” tegas Menag.
Ketiga, terkait kepedulian terhadap lingkungan hidup. Menag menyoroti pentingnya memandang lingkungan sebagai bagian dari kehidupan manusia, bukan sekadar objek eksploitasi.
“Seolah-olah tidak ada dosa kalau kita membakar hutan untuk kemaslahatan manusia, padahal di situ juga membunuh berbagai ekosistem. Bahkan kita tidak menganggap dosa kalau menjadikan sungai sebagai tong sampah umum,” ungkap Menag.
Keempat, terkait penguatan nasionalisme. Menag menilai bahwa Indonesia yang sangat plural perlu memiliki strategi budaya yang konstruktif untuk menjaga identitas bangsa.
“Wajahnya mirip Indonesia, tapi perilakunya dan pikirannya sudah bukan Indonesia lagi. Kita ini mengarah kepada krisis identitas,” ucap Menag.
Najelaa Shihab yang juga memimpin Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) sepakat dengan saran tersebut. Bahkan, ia bersama tim PSPK menyatakan komitmennya untuk menjadikan paparan Menag sebagai landasan dalam setiap perubahan kebijakan pendidikan.
“Kita akan coba masukkan hal tersebut dalam empat topik besar. Sehingga pada akhirnya akan menjadi landasan dan bahan pertimbangan setiap kali kita bicara perubahan kebijakan apapun,” tutup Najelaa. (*)